Mengapa Orang Miskin Tetap Miskin?

Apa Anda pernah sedemikian miskin hingga tidak berani menyalakan kamera smartphone saat kuliah atau WFH dikarenakan begitu jeleknya kamar Anda. Bahkan lebih parah lagi, Anda tidak punya kamar. 

Bukan Miskin, Tetapi Dimiskinkan

Ada kalimat yang mungkin menggelikan tetapi sarat makna. Uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Jika dilihat, dalam kalimat tersebut memiliki dua hal yang sebetulnya saling bertentangan tapi juga saling mendukung. Singkatnya, uang memang bukan segalanya, karena uang ‘hanya’ selembar kertas atau sekeping logam yang dihiasi dengan angka. Tapi masalahnya, tanpa uang, segalanya bakal sulit untuk dimiliki.

Bayangkan, untuk buang air kecil saja, uang menjadi syarat. Begitu pula untuk menikmati sepiring nasi, membeli baju apalagi yang namanya sekolah. Uang sudah menyatu dalam segala aspek kehidupan manusia. Mau hidup, ya harus punya uang. Tapi sayangnya uang tidak jatuh dari langit seperti embun di pagi hari. Uang juga bukan seperti udara yang bisa dihirup setiap saat. Untuk mendapatkan uang, manusia harus bekerja.

Mitos rajin-malas

Karena begitu pentingnya uang, manusia pun rela membanting tulang dan memerah keringat. Bahkan jika kita jeli, ada banyak orang yang rela menukar waktu dan segala tenaga yang dimilikinya untuk bekerja siang dan malam tanpa kenal batas untuk mendapatkan uang.

Begitu besarnya pengaruh uang, sampai-sampai PBB menggunakannya sebagai alat untuk mengukur kemiskinan. Akibatnya, muncullah dua gelar dari PBB, yakni manusia miskin dan manusia sangat miskin.  Sebutan  miskin versi PBB adalah mereka yang pendapatannya kurang dari  $2. Sedang gelar sangat miskin disematkan kepada mereka yang pendapatan per harinya di bawah $1.

Kata miskin sendiri seperti sebuah kata yang bagi beberapa orang memiliki nuansa horor tersendiri. Untuk itu tak heran banyak orang tua memperingatkan anaknya agar tekun belajar, rajin bekerja dan gemar menabung agar tidak miskin. Tapi sayangnya rajin belajar dan tekun bekerja saja tidak cukup untuk mengenyahkan label kemiskinan. Apalagi gemar menabung. Mana bisa menabung, jika yang ditabung tidak ada.

Lihat saja seorang tukang becak umpamanya. Siang malam bekerja, tetapi pendapatannya juga segitu-segitu saja. Begitu pula para buruh tani, pekerja outsourcing, pembantu rumah tangga dan kuli bangunan. Mereka rajin, tekun pula. Tetapi itu belum cukup untuk mengusir hantu kemiskinan dalam hidup mereka.

Dari sini bisa kita lihat bahwa ternyata kemiskinan bukan melulu masalah malas atau rajin bekerja. Terkadang (atau mungkin seringnya) kemiskinan terjadi di luar kendali manusia.  Kemiskinan seperti sebuah hal yang harus diterima, bahkan ketika sudah bekerja keras sekalipun. Para ahli menyebut kemiskinan yang disebabkan oleh faktor di luar manusia sebagai kemiskinan struktural.

Fenomena Kemiskinan

Anda harus miskin, agar saya terus kaya

Lantas bagaimana bisa membebaskan diri dari kemiskinan struktural seperti ini. Ternyata hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena kemiskinan struktural ini sangat erat kaitannya dengan struktur sosial yang telah terbentuk di masyarakat.

Walau mengaku sebagai negeri Pancasila, nyatanya nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya di jalankan oleh negeri ini, terutama sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).  Bukti yang paling membelalak mata adalah adanya dua hal yang sangat ekstrem. Munculnya kelas-kelas dalam masyarakat berdasarkan ekonomi, dan jurang pemisah yang luar biasa besarnya antara kelas yang paling kaya dan kelas yang paling melarat.

Konglomerat, miliader, pengusaha nasional, dan orang-orang berdompet tebal masuk dalam sebuah kelas yang oleh Karl Marx (ahli filsafat Jerman) disebut kelas borjuis. Sedang kaum buruh dan pegawai serta orang-orang miskin lainnya masuk dalam kelas proletar.

Dari dua kelas ini, sebenarnya muncul sebuah simbiosis yang paling tidak sehat, yakni simbiosis parasitisme. Seperti apa contoh simbiosis ini? Ambil contoh ribuan kaum buruh yang bekerja selama delapan hingga  sepuluh jam sehari. Peluhnya menghujani baju, tulang dan ototnya dipaksa memikul beban. Tetapi sekeras apapun mereka bekerja, kemiskinan tetap mereka sandang. Sedangkan sang investor dan pemilik modal, yang duduk di kursi empuk dan ditemani beberapa sekretaris pribadinya, semakin kaya dan kaya.

Lantas dari mana datangnya kekayaan para borjuis itu? Tentu saja dari barang yang dibuat oleh para pekerja. Barang tersebut dijual dengan harga tertentu yang setelah diakumulasikan dan melalui perhitungan yang sangat rumit dan njelimet dibagi menjadi antara lain untuk gaji buruh dan modal perusahaan. Lalu siapa pembeli barang tersebut? Ya benar, kaum buruh dan keluarganya.

Baca Juga : Cula, Kutukan Para Badak

Ternyata kekayaan yang dimiliki oleh kelas borjuis itu tak lain adalah hasil kerja para proletar. Banyak orang mengatakan adalah hal yang logis jika para pengusaha menjadi kaya sedangkan  para pekerja hidup dalam kemiskinan. Alasannya,  para investor, pemilik perusahaan dan pemilik modal dapat menjadi kaya, karena tugas mereka ‘lebih berat’. Dari sini muncul istilah pemikir dan pesuruh. Para pemikir (investor, manajer, pejabat) mendapat gaji lebih banyak, sedang para buruh sudah sewajarnya dan sepantasnya melarat, karena mereka hanya bermodal dengkul alias otot alias tenaga (seperti layaknya sapi atau kuda).

Menyadari hal seperti ini, maka banyak kaum buruh yang berjuang agar anaknya dapat terbebas dari jurang kemiskinan. Maka mulailah ditanamkan kesadaran kepada anak-anaknya agar rajin belajar dan bisa bersekolah tinggi.

Tetapi,  pendidikan pun  telah terpengaruh oleh uang. Analoginya sederhana, sekolah butuh guru, dan guru juga butuh makan. Makan butuh uang, jadi jangan kaget  jika hanya mereka yang punya uang yang bisa menikmati layanan pendidikan yang berkualitas setinggi-tingginya.  Maka tak heran hanya sedikit calon dokter atau insinyur  yang berasal dari keluarga miskin.

Susahnya meraih pendidikan yang tinggi membuat anak-anak dari keluarga kelas pekerja menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dari ayahnya. Akhirnya merekapun menggantikan tugas ayahnya untuk menjadi generasi buruh selanjutnya: bekerja membanting tulang dan tetap melarat.

Dari sini dapat diketahui ternyata faktor utama penyangga kekayaan kelas borjuis, tidak lain dan tidak bukan adalah kaum buruh itu sendiri. Tanpa kaum buruh, pabrik akan tutup dan kelas borjuis akan kehilangan uangnya. 

Tapi selama sistem pendidikan masih memihak kepada mereka yang kaya, maka sumber ketersediaan kaum buruh yang rela diperbudak seperti kerbau akan terus ada. Kaum buruh ini, harus terus dilestarikan, agar bisa menjadi sumber utama pemasok kekayaan bagi kelas borjuis. Intinya kaum buruh harus miskin, agar kaum  borjuis bisa terus kaya.

Orang miskin dilarang kaya

Kembali ke masalah pendidikan. Jika nanti semua warga sudah menyandang minimal gelar sarjana dan tidak ada yang mau jadi kelas pekerja kasar, siapakah yang nantinya akan diperbudak lagi? Jelas ini merupakan masalah bagi tirani borjuis. Untuk itulah pendidikan harus bisa menjamin ketersediaan tenaga buruh, kalau perlu tenaga buruh yang cekatan, terampil tapi tetap mau ditindas.

Dengan kata lain, kemiskinan harus terus dijaga, agar keseimbangan ekonomi terus terpelihara. Hilangnya kaum buruh miskin justru oleh beberapa pihak dipandang sebagai ancaman serius. Kemiskinan beserta orang-orang miskin lainnya harus terus dirawat dan dipelihara agar tetap menjadi miskin.

Sebagai analogi, ketika kaum buruh tidak ada, maka pabrik pun berhenti beroperasi. Ini adalah sebuah bencana bagi para pemilik modal yang menjadikan pabrik (dan kaum buruhnya) sebagai sapi perah dan sumber kekayaan mereka. Para pemilik modal harus menjaga kondisi pabrik sedemikian rupa agar kaum buruh tetap bekerja untuk mereka.

Dari analogi tersebut, dapat dilihat “siapa sebenarnya yang bekerja untuk siapa dan siapa yang paling membutuhkan siapa”. Kaum buruhlah yang sebenarnya menggerakkan roda perindustrian. Ketika roda tersebut berputar, maka ekonomi dan perdagangan pun turut bergerak.

Tapi sayangnya, para penggerak roda kehidupan tersebut (kaum buruh) justru hidup dalam kemiskinan (atau dimiskinkan) dan tentu saja ketertindasan. Hampir tidak ada yang benar-benar berpihak pada mereka, bahkan negara sekalipun.

Padahal salah satu tujuan pembentukan negara (reason de eitre) adalah melindungi segenap rakyatnya. Jadi jelas, negara diciptakan untuk rakyat, bukan sebaliknya. Tapi ternyata, sampai detik ini negara belum berhasil (atau dengan kata yang lebih jujur: gagal) untuk melindungi segenap rakyatnya tersebut, terutama kaum buruh dan keluarganya. Sering kita saksikan undang-undang dan kebijakan pemerintah justru tidak memihak pada mereka.

Baca Juga : Benarkah Mayoritas Rakyat Indonesia Membenci Orang Tionghoa?

Jikalau hal ini terus berlanjut dan pelestarian kemiskinan terhadap mereka terus dilakukan, maka mungkin akan terbesit suatu kesadaran di dalam lubuk kaum buruh tersebut. 

Sebuah kesadaran yang akhirnya bermetamorfosis dan terfomulasikan dalam sebuah pertanyaan sederhana yang sering terlontar di dalam obrolan santai para sopir bus kopaja, para kuli pengangkut barang di Tanjung Priok, atau para buruh pabrik: lantas apa gunanya ada negara kalau gue tetep kere?